Anggota Komisi IX DPR Hang Ali Syaputra menyatakan terjadinya overcapacity karena kurang siapnya Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdapat di daerah.

Hal ini diungkapkannya saat RDP Komisi IX DPR dengan Dirut Badan Penyelenggara Jaminan Sosisl (BPJS) Kesehatan Fahmi Idris beserta jajarannya di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (31/05/2016).

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu meningkatkan fasilitas kesehatan seiring dengan harapan BPJS kesehatan tanggal 1 januari 2019 menjadikan seluruh penduduk Indonesia peserta BPJS, kalau tidak dipacu pertumbuhan kesiapan fasilitas kesehatan, mau dikemanakan mereka nanti,”tanya Hang Ali.  

Selain itu Politisi Fraksi PAN juga memaparkan, mengenai bayi yang baru dilahirkan akan otomatis menjadi  peserta khusus untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sementara non PBI, harus mendaftarkan calon bayinya dengan nama X dan membayar iuran, “Jadi begitu lahir sudah terjamin,”jelasnya.

Di luar itupun ia mengatakan, Komisi IX akan melakukan kroscek di lapangan mengenai data PBI yang baru diberikan oleh Dirut BPJS kesehatan. Karena selama ini data yang di berikan belum sesuai dengan by name by addres.  

Saat rapat berlangsung Ali menyerahkan kepingan CD yang berisikan mengenai aspirasi dari masyarakat di daerah pemilihannya kalimatan tengah mengenai BPJS.

“Kegiatan itu saya memanggil narasumber kepala cabang BPJS di daerah saya. Setelah itu melakukan dialog interaktif mengenai BPJS dan hal ini ditayangkan di televisi Indonesia. Dalam acara itu saya mengajak untuk mencoba membuka diri dan mencari dimana akar masalah serta mencari jalan kelaurnya,”tuturnya.

Sementara Anggota Komisi IX, Robert Rauw menegaskan terkait konsep Coordination of Benefit (CoB), BPJS Kesehatan harus tetap memperhatikan peserta yang mengikuti program CoB agar memperoleh manfaat yang jelas dan tidak merugikan peserta.

“CoB merupakan konsep baik tetapi harus dikaji secara baik jangan sampai BPJS jadi tunganggan untuk menarik keuntunggan sebasar-besarnya oleh asuransi swasta. Jangan sampai nanti BPJS hanya diambil manfaatnya saja oleh swasta, yang kita harapkan BPJS mendapat keuntungan bukan swasta yang nimbrung dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya,”tegasnya.(rnm) foto:jay/hr.